Lucky Hakim Ditagih Pengembalian Dana Pilkada Rp14 Miliar oleh Keluarga Besar Wabup Syaefudin

Berita Terkini

Lucky Hakim Ditagih Pengembalian Dana Pilkada Rp14 Miliar oleh Keluarga Besar Wabup Syaefudin

INDRAMAYU, Inara–my.Id Suasana di depan Pendopo Indramayu mendadak memanas setelah seseorang yang mengaku mendapat kuasa dari ke...

Postingan Populer

Sabtu, 21 November 2026

Lucky Hakim Ditagih Pengembalian Dana Pilkada Rp14 Miliar oleh Keluarga Besar Wabup Syaefudin

INDRAMAYU, Inara–my.Id Suasana di depan Pendopo Indramayu mendadak memanas setelah seseorang yang mengaku mendapat kuasa dari keluarga besar Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, mendatangi Pendopo, Jumat (20/11/2026).

Orang tersebut adalah Pepen Efendi. Dalam kesempatan itu, ia secara terbuka mengungkap persoalan yang menyeret nama Bupati Indramayu, Lucky Hakim.

Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Efendi, saat diwawancarai awak media, secara tegas menyampaikan somasi terbuka kepada Lucky Hakim. Langkah tersebut diambil menyusul dugaan ingkar janji terkait pengembalian dana untuk kepentingan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diklaim telah dikeluarkan oleh keluarga besar Syaefudin.

“Saya baru memberikan surat somasi kepada Lucky Hakim. Kami somasi bukan kepada bupatinya, tetapi kepada individu Lucky Hakim,” ujar Efendi dalam video tersebut.

Perseteruan ini bermula dari dugaan tidak dipenuhinya komitmen politik dan finansial yang terjadi menjelang Pilkada lalu. Menurut Efendi, kliennya telah mengeluarkan dana lebih dari Rp14 miliar untuk mendukung kepentingan politik, mulai dari urusan kepartaian hingga penjualan aset berupa mobil.

“Total biaya yang dikeluarkan Pak Syaefudin sebesar Rp14 miliar lebih. Dana itu berasal dari keluarga besar Pak Syaefudin, baik dari Pak Cipto maupun yang lainnya. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pengurusan partai hingga penjualan mobil. Bukti transfer ada, termasuk yang diterima langsung Pak Lucky melalui BCA. Berdasarkan bukti-bukti yang saya pelajari, termasuk transfer kepada Lucky Hakim, intinya kami ingin menagih,” tegas Efendi.

Efendi memberikan tenggat waktu 14 hari kepada Lucky Hakim untuk menunjukkan iktikad baik dan menyelesaikan kewajiban yang ditagihkan. Jika somasi tersebut tidak mendapat tanggapan hingga batas waktu yang ditentukan, pihaknya memastikan akan membawa persoalan itu ke Pengadilan Negeri Indramayu.

Selain persoalan pengembalian dana, Efendi juga melontarkan kritik terkait dinamika pemerintahan dan tata kelola sejumlah sektor di Kabupaten Indramayu.

Ia menyebut, sebelum menjabat, Bupati dan Wakil Bupati telah memiliki pembagian tugas yang disepakati. Sejumlah bidang strategis, seperti pendidikan, perikanan, dan kesehatan, disebut menjadi tanggung jawab Bupati Lucky Hakim. Sementara itu, Wabup Syaefudin mendapat tugas yang berkaitan dengan sektor pembangunan dan konstruksi.

Namun, menurut Efendi, setelah dua bulan menjabat, ruang gerak Syaefudin mulai dibatasi. Bahkan, hampir seluruh sektor pemerintahan disebut diambil alih oleh Bupati Lucky Hakim. Kondisi tersebut dinilai menjadi awal keretakan hubungan keduanya karena dianggap tidak sesuai dengan komitmen awal mengenai pembagian tugas.

“Kami beri waktu 14 hari ke depan. Kalau tidak ada iktikad baik, persoalan ini akan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Indramayu. Jujur, Wabup Syaefudin hanya diberi peran selama dua bulan. Setelah itu, hubungan mulai retak. Ini cenderung karena kepribadian Lucky Hakim,” pungkas Efendi. (fon't)

0 comments:

Posting Komentar