Putus Rantai Tengkulak, Polri Fasilitasi Permodalan KUR dan Penyerapan Bulog bagi Petani Jagung

*JAKARTA* – Jumat, 6 Februari 2026, Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka mememperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Langkah strategis ini dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.

Rakor yang diselenggarakan di Mabes Polri ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin Karobinkar SSDM Polri selalu wakil posko gugus tugas ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.

"Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi" Ujar Brigjen Langgeng.

Di sisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi Poktan jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.

Danang Andi Wijanarko selaku senior vice president BRI dalam paparannya mewakili dari Himbara menyampaikan bahwa BRI sendiri pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai 180T rupiah untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian Jagung.

Tidak hanya urusan modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusinya, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga lebih baik.

Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan Jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan harga 6.400 Rupiah per Kilogram.

"Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog." Ujar Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jebakan tengkulak dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mensejahterakan petani jagung Indonesia.

(Fitri)

Read More

Cegah Disinformasi, Menkomdigi Tegaskan Humas Pemerintah Harus Cepat dan Tepat

Jakarta, 4 Februari 2026 – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan komunikasi publik kini menjadi faktor penentu dalam mencegah meluasnya disinformasi di ruang digital.

Pemerintah, menurutnya, tidak lagi memiliki ruang untuk terlambat menyampaikan narasi resmi ketika arus informasi bergerak sangat cepat dan masif.

Hal tersebut disampaikan Meutya Hafid dalam Forum Government Public Relations (GPR) Outlook 2026 pada Rabu (4/2/2026) di Jakarta Pusat, yang dihadiri para Kepala Biro Humas Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, serta perwakilan pemerintah daerah.

“Sekarang kita sudah tidak punya kemewahan untuk memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Kalau kita tidak cepat, ruang itu akan diisi oleh disinformasi, dan pada akhirnya informasi yang sampai ke masyarakat justru menjadi tidak tepat,” tegas Meutya.

Menurut Meutya, tantangan komunikasi publik pemerintah semakin berat seiring masifnya kompetisi konten di media sosial.

Ia menekankan bahwa keberhasilan komunikasi publik tidak diukur dari seberapa rapi atau indahnya pesan yang disusun, melainkan dari apa yang benar-benar sampai dan dipahami oleh masyarakat.

“Ukuran keberhasilan humas bukan apa yang kita tulis, tapi apa yang sampai ke publik. Kalau informasi yang akurat tenggelam oleh disinformasi, itu juga salah,” ujarnya.

Meutya juga menegaskan bahwa komunikasi publik bukan lagi sekadar fungsi pendukung, melainkan bagian integral dari kepemimpinan negara.

Reputasi pemerintah dan keberhasilan program nasional, kata dia, sangat ditentukan oleh konsistensi suara negara di ruang publik, yang dijalankan oleh humas di setiap kementerian dan lembaga.

Selain itu, Meutya Hafid juga menyoroti pentingnya sinergi dan jejaring antar lembaga dalam menghadapi disinformasi, termasuk melalui saling berbagi data, saling menguatkan pemberitaan, dan merespons isu secara terkoordinasi lintas sektor.

Ia menilai disinformasi saat ini bekerja secara berjejaring, sehingga tidak bisa dihadapi secara sendiri-sendiri.

“Kalau disinformasi bekerja secara kolektif, maka humas pemerintah juga harus berjejaring. Kolaborasi jauh lebih relevan dibandingkan kompetisi di era digital,” ujarnya.

Lebih lanjut, Meutya menekankan pentingnya penguatan data sebagai fondasi komunikasi publik yang cepat dan akurat.

Konsolidasi data di internal kementerian dan lembaga dinilai menjadi prasyarat agar humas dapat bergerak sigap dalam merespons isu strategis.

“Tanpa bank data yang siap, kecepatan tidak mungkin tercapai. Kita tidak bisa lagi menunggu pengumpulan data saat isu sudah berkembang di ruang publik,” kata Meutya.

Menutup arahannya, Menkomdigi Meutya mengajak seluruh insan humas pemerintah untuk terus menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi internal dan lintas lembaga, serta menyampaikan kebijakan pemerintah dengan gaya yang beragam namun tujuan yang sama.

“Mari kita jaga satu narasi untuk membangun negeri, dengan suara yang beragam, gaya yang berbeda, tetapi arah dan tujuannya sama. Peran humas hari ini sangat strategis dan tidak ringan, namun kita hadapi bersama,” pungkasnya.

(Cephy)

Read More

Ketua Umum AKPERSI Ingatkan Risiko Hukum Perekaman Wartawan Tanpa Izin

Jakarta — Ketua Umum Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) menegaskan bahwa tindakan pejabat publik yang merekam wartawan tanpa izin saat menjalankan tugas jurnalistik merupakan perbuatan yang berpotensi melawan hukum dan dapat berujung pada ancaman pidana penjara. Praktik tersebut dinilai tidak hanya mencederai kebebasan pers, tetapi juga bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Menurut Ketua Umum AKPERSI, perekaman secara diam-diam, terlebih jika disertai unsur intimidasi, tekanan psikologis, atau penyalahgunaan hasil rekaman, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Wartawan sebagai profesi yang dilindungi undang-undang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan hukum dalam menjalankan kerja jurnalistik.

“Wartawan bukan objek pengawasan kekuasaan, melainkan mitra demokrasi. Tindakan merekam tanpa izin, apalagi dilakukan oleh pejabat publik, merupakan bentuk intimidasi terselubung yang tidak dapat dibenarkan secara hukum,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas menjamin kemerdekaan pers. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, maupun pelarangan penyiaran, serta memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.

Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan kerja jurnalistik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta. Dalam konteks ini, perekaman tanpa izin yang berujung pada intimidasi atau penghalangan kerja wartawan dapat masuk dalam kategori pelanggaran pasal tersebut.

Selain UU Pers, tindakan merekam wartawan tanpa persetujuan juga berpotensi dijerat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.Pasal 32 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perubahan, penghilangan, pemindahan, atau transmisi informasi elektronik milik orang lain dapat dipidana. 

Apabila rekaman tersebut disebarluaskan tanpa izin, pelaku dapat dijerat Pasal 48 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Tak hanya itu, jika perekaman dilakukan untuk menekan, menakut-nakuti, atau merugikan wartawan secara psikologis maupun profesional, perbuatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan Pasal 29 UU ITE terkait ancaman dan intimidasi melalui media elektronik.

Ketua Umum AKPERSI juga mengingatkan bahwa Dewan Pers berulang kali menegaskan, pejabat publik semestinya memahami posisi wartawan sebagai bagian penting dari pilar demokrasi, bukan sebagai pihak yang patut dicurigai atau diintimidasi. Setiap keberatan terhadap pemberitaan harus ditempuh melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi, bukan melalui tindakan sepihak yang berpotensi melanggar hukum.

“Pejabat publik justru memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menghormati kerja jurnalistik. Jika tidak, maka konsekuensi hukumnya jelas dan tegas,” ujarnya.

Dengan demikian, praktik merekam wartawan tanpa izin—terlebih dilakukan oleh pejabat publik—bukan semata persoalan etika, melainkan berpotensi menjadi tindak pidana. AKPERSI mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak tegas demi menjaga marwah kebebasan pers serta menjamin kepastian hukum di Indonesia.

Rilis DPP AKPERSI

Read More

Selaraskan Asta Cita di Daerah, Bupati Rokan Hulu Hadiri Rakornas Sinergi Program Prioritas Presiden

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh akselerasi 17 Program Prioritas Presiden dan visi Asta Cita. Hal ini ditegaskan oleh Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Ballroom Hotel Pullman Jakarta Central Park, Kamis (15/1/2026).

Dalam forum strategis yang mempertemukan kepala daerah se-Indonesia tersebut, Bupati Anton tampak didampingi oleh dua pejabat teras Rohul, yakni Kepala Bappeda Drs. Yusmar, M.Si dan Kepala Kesbangpol Suharman, NST. Kehadiran tim lengkap ini menunjukkan keseriusan Kabupaten Rokan Hulu dalam mengintegrasikan perencanaan daerah dengan target nasional periode 2025-2029.

Rakornas dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri, Akmal Malik. Sebagai simbol dimulainya sinergi pusat dan daerah, dilakukan pemukulan gong sebanyak lima kali oleh Dirjen Akmal Malik dengan didampingi Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan Bahtiar dan Sekretaris Ditjen Polpum Andi Baso Indra.

Dalam sambutannya, Akmal Malik memaparkan secara rinci 17 Program Prioritas Presiden yang menjadi tulang punggung RPJMN 2025-2029. Program tersebut mencakup aspek fundamental seperti swasembada pangan, energi, dan air; reformasi hukum dan birokrasi; hingga pencegahan korupsi dan narkoba.

Ada yang menarik dalam arahan Dirjen Akmal Malik. Ia memberikan pesan mendalam mengenai pembangunan karakter (character building) generasi muda melalui hal-hal kecil yang berdampak besar bagi kedaulatan pangan.

Ia memberikan simulasi: jika 80 juta siswa dari tingkat SMP hingga SMK di Indonesia masing-masing diwajibkan menanam satu batang pohon cabai di sekolah, maka akan tersedia 80 juta batang cabai yang mampu menjaga stabilitas pangan sekaligus membentuk kedisiplinan siswa.

"Jangan pernah bermimpi yang besar jika untuk menanam satu batang cabai saja tidak bisa. Mari kita fokus pada satu titik, jadikan menanam sebagai instrumen untuk membangun cinta tanah air, tanggung jawab, dan produktivitas anak muda kita," tegas Akmal Malik di hadapan para kepala daerah.

Usai mengikuti rangkaian diskusi panel, Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, menyatakan bahwa instruksi dari pemerintah pusat akan segera dibahas secara teknis di daerah. Ia menekankan bahwa 17 poin prioritas tersebut, terutama yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan (BPJS), pemerataan ekonomi melalui UMKM, dan ketersediaan pupuk bagi petani, sangat sejalan dengan kebutuhan masyarakat Rokan Hulu.

"Apa yang disampaikan oleh Dirjen tadi adalah sebuah pengingat bahwa sinergi bukan sekadar administrasi, tapi aksi nyata. Kami di Rokan Hulu akan memastikan program nasional ini 'membumi'. Dari urusan swasembada hingga penguatan ideologi dan cinta tanah air melalui gerakan produktif di sekolah-sekolah, akan kami koordinasikan segera," pungkas Bupati Anton.

Melalui Rakornas ini, diharapkan koordinasi antara pusat dan daerah semakin solid, sehingga target besar Indonesia dalam mencapai kemandirian dan keadilan ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di pelosok daerah, termasuk di Negeri Seribu Suluk.

Sekilas 17 Program Prioritas Presiden yang Dikawal:

1.Swasembada pangan, energi, dan air.

2.Penyempurnaan sistem penerimaan negara.

3.Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.

4.Pencegahan dan pemberantasan korupsi.

5.Pemberantasan kemiskinan.

6.Pencegahan dan pemberantasan narkoba.

7.Peningkatan BPJS Kesehatan dan ketersediaan obat.

8.Penguatan pendidikan, sains, teknologi, dan digitalisasi.

9.Pertahanan negara dan hubungan internasional kondusif.

10.Kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan/anak/disabilitas.

11.Pelestarian lingkungan hidup.

12.Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida untuk petani.

13.Hunian berkualitas dan terjangkau.

14.Pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan IKN.

15.Hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA.

16.Kerukunan antarumat beragama dan kebebasan beribadah.

17.Pelestarian budaya, ekonomi kreatif, dan prestasi olahraga.

(Kominfo/JK/Arman)

Read More

Prabowo Subianto,Presiden RI, Resmi Melantik Kepala Daerah Bupati Rokan Hulu (Rohul) Anton,ST,MM dan Wabup Rokan Hulu H.Syafaruddin Poti,SH,MM

ROHUL 

Jakarta-Prabowo Subianto Resmi melantik seluruh Kepala Daerah Bupati se Indonesia secara serentak, masa jabatan 2025 – 2030 di Istana Kepresidenan Jakarta (Kamis, 20/02/2025) sekitar pukul 10.14 WIB.

Dalam pelantikan serentak oleh Presiden RI ke 8 ini, turut dilantik Bupati Rokan Hulu (Rohul) Anton,ST,MM dan Wakil Bupati (Wabup) Rokan Hulu H.Syafaruddin Poti,SH,MM.

Sebelum memasuki Istana Kepresidenan Jakarta, seluruh Kepala Daerah yang akan dilantik melakukan Barisan Kirab (kegiatan Berjalan Beriringan secara Teratur dan Berurutan) menuju Istana Kepresidenan tempat prosesi pelantikan yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Wamendagri Bima Arya Sugiarto dan Ribka Halu.

Pelaksanaan pelantikan di awali dengan Pembacaan Keputusan Presiden untuk pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur atau pembacaan Keputusan Menteri untuk pelantikan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil wali kota, oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Kemudian dilanjutkan Pengucapan Sumpah/ Janji jabatan dipandu langsung oleh Presiden RI selaku pejabat yang melantik sekaligus melakukan penandatanganan berita acara Pengucapan Sumpah/ Janji Jabatan dan Pemasangan tanda pangkat jabatan,

"penyematan tanda jabatan dan penyerahan Keputusan Presiden untuk pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur atau pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan dan penyerahan Keputusan Menteri untuk pelantikan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali kota.

"Untuk diketahui bahwa setelah dilantik, seluruh Kepala Daerah akan mengikuti Retret di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang dimana Retret ini berlangsung selama 8 hari mulai dari tanggal 21 sampai 28 Februari 2025.

Turut mendampingi saat Pelantikan Bupati Rokan Hulu Anton,ST,MM didampingi Istri tercinta selaku ketua TP PKK Rokan Hulu dr.Yeni Dwi Putri dan Wakil Bupati H.Syafaruddin Poti,SH,MM didampingi istri tercinta selaku ketua GOW dimana juga hadir Ketua DPRD Rokan Hulu Hj Sumiartini.

***Arman***

Read More

Ditjen Imigrasi Gerebek 12 PSK WNA Bagian dari Jaringan Prostitusi Internasional

JAKARTA – 12 perempuan asal Vietnam diamankan Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kamis (12/12/24) dari sebuah lokasi hiburan malam di Jakarta Utara karena diduga menjadi pekerja seks komersial (PSK) berkedok Lady Companion (LC). Informasi mengenai aktivitas ilegal ini diperoleh dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya

kegiatan yang tidak wajar dilakukan oleh sejumlah WNA di wilayah tersebut.

"Kami menerima laporan dari masyarakat yang mencurigai adanya kegiatan yang tidak lazim. Selanjutnya kami lakukan penyelidikan mendalam serta pemantauan intensif selama satu bulan yang kemudian kami simpulkan bahwa memang ada indikasi pelanggaran, karena itu kami bergerak hari ini," jelas Direktur Pengawasan dan

Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman.

Hasil penyelidikan menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa para WNA tersebut

menyalahgunakan izin tinggal yang dimiliki dengan bekerja sebagai PSK.

Sebanyak 10 orang masuk ke Indonesia dengan menggunakan bebas visa kunjungan (BVK) dan dua lainnya masuk dengan menggunakan visa kunjungan saat kedatangan (VKSK) dengan tujuan berwisata. Diketahui tarif para Warga Negara Asing tersebut sebesar Rp. 5.600.000 per orang. 12 WN Vietnam tersebut terjerat Pasal 122 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 atas

penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan. Mereka diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah). Saat ini mereka diamankan di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi.Kami sedang melakukan pengembangan terhadap kasus ini untuk mengungkap apakah ada pihak lain yang terlibat, seperti penyalur atau penampung WNA tersebut. Tidak ada toleransi bagi pelanggar hukum di Indonesia," tutup Yuldi.

(Yudhi)

Read More

Fokus Pengawasan Luar-Dalam, Imigrasi Resmikan Direktorat Kepatuhan Internal dan Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi

JAKARTA – Ditjen Imigrasi kini semakin kuat dengan hadirnya dua direktorat baru, yaitu Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Direktorat Kepatuhan Internal.

Berdasarkan Permenimipas Nomor 1 Tahun 2024, kedua direktorat ini resmi beroperasi sejak 20 November 2024. Dengan demikian, saat ini Ditjen Imigrasi membawahi delapan direktorat teknis dan satu sekretariat direktorat jenderal.

Barron Ichsan yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian didapuk menjadi Direktur Kepatuhan Internal. Sejak 28 November 2024, Barron memimpin Direktorat yang mempunyai tugas secara umum, fungsinya meliputi pencegahan Pelanggaran - dengan melakukan identifikasi potensi

risiko yang dapat menyebabkan pelanggaran, menyusun kebijakan dan prosedur untuk mencegah terjadinya pelanggaran; serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan kegiatan operasional untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Posisi Barron Ichsan sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian digantikan oleh Kombes Pol Yuldi Yusman dari Kepolisian Republik Indonesia.

"Direktorat Kepatuhan Internal berperan sebagai pengawas internal dalam sebuah institusi. Tugas utama direktorat ini memastikan seluruh kegiatan operasional institusi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur

(SOP), kode etik, dan nilai-nilai yang berlaku," jelas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Safar M. Godam.Sementara itu Suhendra, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai ditunjuk untuk memimpin Direktur Tempat Pemeriksaan

Imigrasi (TPI). Tugas utama direktorat baru ini adalah memastikan kegiatan

pemeriksaan keimigrasian di seluruh Indonesia berjalan dengan tertib, efektif, dan efisien. Hal ini penting untuk menjaga keamanan negara, mencegah masuknya orang asing yang tidak diinginkan, serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Indonesia sendiri memiliki 168 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang meliputi TPI Udara di 17 bandara internasional, 95 TPI Laut, 16 Pos Lintas Batas Internasional, dan 40 Pos Lintas Batas Tradisional. Jumlah perlintasan masuk dan keluar RI pada Semester I Tahun 2024 mencapai lebih dari 20 juta perlintasan, sedangkan pada tahun

2023, tercatat sebanyak hampir 42 juta perlintasan di seluruh TPI. Godam menyebutkan bahwa banyaknya jumlah TPI yang harus dikelola, serta tingginya volume perlintasan orang, merupakan urgensi yang perlu direspons melalui penyesuaian struktur organisasi.

"Dengan adanya struktur yang lebih mapan, fokus yang lebih tajam pada pengawasan internal dan eksternal, Saya berharap kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi dapat meningkat lebih signifikan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar

bagi negara," tutup Godam.

(Yudhi)

Read More

PT Ganda Alam Makmur Raih Penghargaan Tamasya Award 2024 dari Kementerian ESDM

Jakarta - PT Ganda Alam Makmur (GAM), perusahaan batu bara yang beroperasi di Kutai Timur, Kalimantan Timur, berhasil meraih Penghargaan Tambang Mensejahterakan Masyarakat (Tamasya) Award 2024 pada ajang Mineral dan Batu Bara (Minerba) Expo yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan atas komitmen perusahaan dalam mengembangkan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pertambangannya.

Tamasya Award, yang pertama kali digelar oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba), merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah kepada badan usaha pertambangan yang berhasil menjalankan kinerja PPM secara optimal. Melalui penghargaan ini, pemerintah berharap dapat mendorong lebih banyak perusahaan untuk berkomitmen menerapkan program-program yang tidak hanya memperhatikan aspek teknis pertambangan, tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, Rabu (27/11/2024)

Ajang yang berlangsung dan bertempat di Balai Kartini, Jakarta, PT Ganda Alam Makmur terpilih sebagai salah satu penerima penghargaan dalam kategori Produksi Skala Besar 10 Juta Ton, bersaing dengan sejumlah perusahaan besar lainnya, seperti PT Bukit Asam TBK, PT Berau Coal, PT Multi Harapan Utama, PT Arutmin Indonesia, dan PT Kideco Jaya Agung. Penilaian dilakukan melalui serangkaian proses verifikasi lapangan oleh Kementerian ESDM, yang menilai kontribusi perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat, serta keberlanjutan program PPM yang dijalankan.

Shin KH, salah seorang jajaran direksi manajemen PT Ganda Alam Makmur yang menghadiri malam penghargaan, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan bukti nyata komitmen perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang.

"Penghargaan ini adalah wujud langkah nyata kami dalam berkomitmen meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat sekitar area tambang. Kami akan terus menjaga konsistensi dalam pelaksanaan program-program PPM yang telah kami rencanakan secara optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Shin.

Selanjutnya, melalui program PPM yang telah berjalan, PT Ganda Alam Makmur berupaya untuk menciptakan dampak positif yang luas, tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

"Dengan adanya penghargaan ini, perusahaan semakin terdorong untuk terus berinovasi dalam mengembangkan berbagai inisiatif yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar tambang," tambahnya.

Penghargaan Tamasya Award 2024 ini juga menjadi motivasi bagi PT Ganda Alam Makmur untuk terus berusaha menjadi perusahaan yang tidak hanya mengutamakan profit, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh stakeholder. Melalui upaya ini, diharapkan sektor pertambangan Indonesia dapat menjadi lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas.

Penulis : Arda 72

Read More

Kementerian ESDM Berikan Penghargaan Tamasya Award 2024 Kepada PT Ganda Alam Makmur

Jakarta – PT Ganda Alam Makmur (GAM), perusahaan batu bara yang beroperasi di Kutai Timur, Kalimantan Timur, berhasil meraih Penghargaan Tambang Mensejahterakan Masyarakat (Tamasya) Award 2024 pada ajang Mineral dan Batu Bara (Minerba) Expo yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan atas komitmen perusahaan dalam mengembangkan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pertambangannya.

Tamasya Award, yang pertama kali digelar oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba), merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah kepada badan usaha pertambangan yang berhasil menjalankan kinerja PPM secara optimal. Melalui penghargaan ini, pemerintah berharap dapat mendorong lebih banyak perusahaan untuk berkomitmen menerapkan program-program yang tidak hanya memperhatikan aspek teknis pertambangan, tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, Rabu (27/11/2024)

Ajang yang berlangsung dan bertempat di Balai Kartini, Jakarta, PT Ganda Alam Makmur terpilih sebagai salah satu penerima penghargaan dalam kategori Produksi Skala Besar 10 Juta Ton, bersaing dengan sejumlah perusahaan besar lainnya, seperti PT Bukit Asam TBK, PT Berau Coal, PT Multi Harapan Utama, PT Arutmin Indonesia, dan PT Kideco Jaya Agung. Penilaian dilakukan melalui serangkaian proses verifikasi lapangan oleh Kementerian ESDM, yang menilai kontribusi perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat, serta keberlanjutan program PPM yang dijalankan.

Shin KH, salah seorang jajaran direksi manajemen PT Ganda Alam Makmur yang menghadiri malam penghargaan, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan bukti nyata komitmen perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang.

"Penghargaan ini adalah wujud langkah nyata kami dalam berkomitmen meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat sekitar area tambang. Kami akan terus menjaga konsistensi dalam pelaksanaan program-program PPM yang telah kami rencanakan secara optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Shin.

Selanjutnya, melalui program PPM yang telah berjalan, PT Ganda Alam Makmur berupaya untuk menciptakan dampak positif yang luas, tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

"Dengan adanya penghargaan ini, perusahaan semakin terdorong untuk terus berinovasi dalam mengembangkan berbagai inisiatif yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar tambang," tambahnya.

Penghargaan Tamasya Award 2024 ini juga menjadi motivasi bagi PT Ganda Alam Makmur untuk terus berusaha menjadi perusahaan yang tidak hanya mengutamakan profit, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh stakeholder. Melalui upaya ini, diharapkan sektor pertambangan Indonesia dapat menjadi lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas.

Penulis : Arda 72

Read More

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Erupsi Gunung Lewotobi di NTT

JAKARTA – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas)

menyerahkan bantuan untuk pengungsi erupsi Gunung Lewotobi di Lembata, Nusa

Tenggara Timur (NTT) kepada Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau), Marsdya

TNI Andyawan Martono pada Senin, 25 November 2024. Bantuan akan dikirimkan

menggunakan Pesawat Hercules milik TNI untuk dan disalurkan melalui Pangkalan

Utama TNI Angkatan Laut Wilayah VII Tim Divisi Imigrasi dan Divisi Pemasyarakatan

NTT.

"Kami hadir untuk memberikan dukungan nyata kepada saudara-saudara kita yang

terdampak erupsi Gunung Lewotobi. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi

panggilan hati untuk bersama-sama melewati masa sulit ini," ujar Menteri Imigrasi dan

Pemasyarakatan, Agus Andrianto, saat membuka acara apel dalam rangka penyerahan

bantuan kemanusiaan di Base Ops Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur,

Jumat (22/11/2024).

Erupsi Gunung Lewotobi yang terjadi pada 4 November 2024 telah menyebabkan

ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan menghadapi berbagai kesulitan. Tercatat

10 orang meninggal dunia akibat letusan ini, dengan mayoritas korban terkena lava

panas dan reruntuhan bangunan. Selain itu, setidaknya 63 orang mengalami luka-luka,

dan lebih dari 12.200 warga dari 14 desa harus mengungsi ke lokasi yang lebih aman.

Pemerintah setempat telah menetapkan status tanggap darurat hingga akhir Desember

2024, dan Pos Pemantauan Gunung Api terus memantau potensi ancaman lanjutan,

termasuk risiko banjir lahar akibat hujan.

Sebagai respons cepat, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengirimkan

bantuan berupa kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan obat-obatan, untuk

meringankan beban para pengungsi. Selain itu, Kementerian Imipas juga memfasilitasi

koordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam penanggulanganbencana, baik di tingkat nasional maupun daerah guna memastikan distribusi bantuan

berjalan lancar.

Bantuan kemanusiaan ini berasal dari donasi insan Kementerian Imigrasi dan

Pemasyarakatan, sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap sesama anak bangsa yang

sedang membutuhkan.

"Hati kami bersama masyarakat Kabupaten Lembata. Bantuan ini adalah bagian kecil

dari upaya kami untuk mendukung pemulihan mereka. Kami telah berkoordinasi dengan

berbagai pihak untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi," pungkas Menteri

Agus

(Yudhi)

Read More

Komitmen Kapolri di Aksi May Day: Bentuk Timsus untuk Lindungi dan Kawal Hak Buruh

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung pengamanan peringatan aksi Hari Buruh Internasional atau May Day di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Rabu, 1 Mei 2024. 

Dalam tinjauannya, Sigit memastikan bahwa seluruh pelaksanaaan penyampaian aspirasi hari buruh se-Indonesia, berjalan aman dan damai. 

"Saya berterima kasih bahwa dari rangkaian kegiatan teman-teman serikat buruh yang kita ikuti dari tadi pagi sampai sore ini. Semuanya berjalan dengan lancar, aman, dan tertib," kata Sigit kepada wartawan didampingi PJU Polri dan petinggi elemen buruh Indonesia. 

Di peringatan May Day, Sigit juga menegaskan komitmen dari Polri yang turut berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak dari seluruh elemen buruh Indonesia. Hal itu dituangkan dengan dibentuknya tim khusus (timsus) yang fokus membela serta melindungi para buruh. 

"Dan saat ini sudah berjalan. Akan terus kita kembangkan untuk mengawal terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di keluarga besar atau terkait dengan perburuhan, ketenagakerjaan, dan  sengketa-sengketa yang ada. Sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan tertib dan hak buruh bisa diperjuangkan," ujar Sigit. 

Sigit menyebut, pembelaan dan perlindungan hak tersebut juga berlaku untuk para buruh yang bekerja di luar negeri atau buruh migran. Polri terus mengembangkan peran dari Atase Kepolisian untuk bekerja sama dengan otoritas negara setempat. 

"Untuk bisa memberikan perlindungan terhadap buruh migran kita yang ada di sana. Yang mungkin terdampak oleh masalah hukum, kemudian tertipu, ada penganiayaan dan hal-hal lain yang harus kita perjuangkan dan Alhamdulillah saat ini itu terus kita kerjakan," ucap Sigit. 

Demi semakin memantapkan komitmen mengawal hak buruh, Sigit menyampaikan bahwa, telah disepakati bahwa Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, akan diangkat menjadi Staf Ahli Kapolri Bidang Ketenagakerjaan. 

"Ini saya ucapkan selamat dan kita harapkan tentunya menjadi hadiah spesial untuk teman-teman buruh. Sehingga ke depan kesejahteraan buruh, apa yang diperjuangkan buruh, keselamatan buruh dan hal-hal lain yang tentunya saat ini diperjuangkan bisa dikomunikasikan dengan baik, dan tentunya harapan kita buruh semakin sejahtera," papar Sigit. 

Disisi lain, Sigit mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh elemen buruh yang tetap berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Menurut Sigit, buruh adalah motor penggerak pembangunan yang memengaruhi terjadinya pertumbuhan perekonomian Indonesia di angka lima persen. 

"Dan ini salah satunya adalah karena kerja keras dari teman-teman buruh. Dan tentunya ini juga membuka ruang investasi bagi Indonesia, saat ini investasi kita bertumbuh kurang lebih 1.400 triliun dan juga menambah lapangan kerja 1,8 juta," kata Sigit. 

"Tentunya kita harapkan ini semua bisa terus bertumbuh, hilirisasi bertumbuh. Kalau stabilitas kamtibmas berjalan dengan baik. Oleh karena itu, terima kasih atas kolaborasi seluruh stakeholder, seluruh teman-teman buruh dalam menjaga stabilitas kamtibmas yang ada," tambah Sigit sekaligus mengakhiri.

(Cephy)

Read More

Berkas Kasus Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Cath Lab dan CT Scan, Bareskrim Polri Kirim ke Kejagung

Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri melakukan pengiriman berkas perkara (tahap I), terkait dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Cath Lab dan belanja alat kedokteran CT Scan di RSUD dr Mohammad Soewandhie Surabaya, yang diduga dilakukan oleh tersangka drg RP.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, perkara dugaan korupsi ini terjadi pada tahun 2012 dimana RSUD dr Mohammad Soewandhie Surabaya telah melakukan pengadaan alat kesehatan Cath Lab dan belanja alat kedokteran CT Scan, dengan menggunakan DPA SKPD tahun anggaran 2012, yakni rinciannya alat kesehatan Cath Lab Rp 17.050.000.000 dan CT Scan Rp 14.500.000.000.

Trunoyudo menuturkan, pengadaan alat kesehatan Cath Lab dan CT Scan itu sendiri diawali sejak tahun 2011 dimana mulai dari tahap perencanaan anggaran, perencanaan lelang, proses lelang, pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran terdapat perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, diantaranya dengan menunjuk salah satu produk tertentu.

"Pada tanggal 10 November 2022 telah dilakukan pengiriman berkas perkara tahap I atas nama tersangka RP ke Kejaksaan Agung RI," katanya.

Pada tanggal 25 November 2022, penyidik menerima pengembalian berkas dengan disertai beberapa kekurangan baik petunjuk formil maupun materil yang harus dipenuhi penyidik.

Setelah penyidik melengkapi petunjuk formil maupun materil, kemudian pada 16 Januari 2024 telah melakukan pengiriman kembali berkas perkara atas nama tersangka RP ke Kejaksaan Agung.

Tersangka RP dijerat Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahaan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPK RI adalah sebesar Rp 13.213.174.883.

(Arman)

Read More

Optimalisasi Pengawasan Melekat Polri Permudah Pelaporan Masyarakat Ok

Jakarta | 27/13/23Loyalitas Untuk Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus meningkatkan upaya terbaik dalam meningkatan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan terhadap masyarakat. Salah satunya yakni dalam mengoptimalkan kinerja jajaran dengan menerapkan pengawasan melekat (waskat). Itwasum Polri, Divisi Propam Polri, serta Biro Wassidik Bareskrim Polri menghadirkan sejumlah aplikasi terintegrasi di antaranya yakni Dumas Presisi, WhatsApp Yanduan, dan E-Wasidik. Melalui aplikasi ini, masyarakat dimudahkan untuk membuat laporan pengaduan tanpa datang ke kantor Polisi. 

Menurut hasil survei Litbang Kompas terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri meraih angka rata-rata 87,8% berdasarkan aspek penegakan hukum 76,9%, pelayanan publik 83,8%, serta menjaga ketertiban keamanan 83,6%. Selain itu dalam hal penerimaan pengaduan berada dalam angka 87,7%, sedangkan tindak lanjut pengaduan berada di angka 79,4%. Hal ini merupakan pencapaian sekaligus motivasi bagi Korps Bhayangkara untuk terus memudahkan masyarakat dalam hal pelaporan dan pengaduan. "Untuk memudahkan masyarakat memudahkan laporan pengaduan, kami dari satuan kerja pengawasan Itwasum, Divisi Propam Polri, dan Biro Wassidik telah membuat aplikasi pengaduan online yaitu Dumas Presisi, WhatsApp Yanduan, dan E-Wasidik sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor Polisi untuk membuat laporan pengaduan," jelas Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Drs. Syahardiantono, M.Si. #SetiaLayaniIndonesia.

(Arman)

Read More

Kapolda Sulut Raih Juara II Lomba Pengawasan Melekat

JAKARTA | 27/12/23 Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Pol Setyo Budiyanto menerima penghargaan di bidang pengawasan melekat (Waskat) dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Penghargaan diberikan saat kegiatan release akhir tahun yang dipimpin langsung Kapolri, di Rupatama Mabes Polri, Rabu (27/12/2023).

"Alhamdulillah kita bersyukur menutup tahun 2023, Polda Sulut mendapat penghargaan dari Bapak Kapolri, yaitu juara II lomba pengawasan melekat," katanya.

Menurutnya, hal tersebut merupakan hasil dari kerja keras serta kerjasama seluruh anggota Polda Sulut dan seluruh jajaran dalam memberikan layanan terbaiknya.

Pada lomba pengawasan melekat tersebut, juara I diraih Polda Jambi dengan skor nilai 78,38, juara II  Polda Sulawesi Utara dengan  skor nilai 77,01  dan juara III Polda Kalimantan Barat dengan skor nilai 76,85.

(Arman)

Read More

Kapolri Ucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru: Mari Rayakan Penuh Kedamaian

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan penuh kehangatan menyampaikan ucapan selamat Natal dan tahun baru kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dalam pernyataannya, Jenderal Sigit mengungkapkan harapannya bahwa perayaan Natal dan tahun baru menjadi momentum yang memperkuat persatuan dan semangat bangsa.

"Perayaan Natal dan tahun baru hari ini adalah momentum, mengingatkan kebesaran kasih Allah yang senantiasa memberikan kekuatan untuk bangsa Indonesia bangkit dan terus bergerak maju, melewati seluruh tantangan, dan mencapai cita-cita mulia Indonesia Emas 2024," ucap Jenderal Sigit, Sabtu (24/12/2023).

Sebagai pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Jenderal Sigit secara khusus mewakili seluruh anggota Polri dalam mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Ia menyampaikan doa agar kasih Tuhan senantiasa melindungi jiwa setiap individu, dan mengajak masyarakat untuk menyebarkan cinta kasih kepada sesama.

"Semoga kasih Tuhan selalu melingkupi jiwa setiap insan untuk menebarkan cinta kasih kepada sesama dan menghadirkan kebahagiaan dalam sanubari, mari bersukacita merayakan hari suci yang penuh kedamaian dan keberkatan," katanya dengan penuh harap.

Jenderal Sigit juga menegaskan harapannya terhadap tahun 2024, bahwa bangsa Indonesia dapat menyambutnya dengan semangat baru dan harapan yang tinggi. "Kita sambut 2024 dengan membawa semangat dan harapan baru, mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur," tambahnya.

Ucapan hangat Kapolri ini mencerminkan semangat persatuan dan optimisme, mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk merayakan Natal dan tahun baru dalam suasana kedamaian dan kebahagiaan, serta bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik untuk tanah air tercinta.

Jurnalis: Arman 

Read More

KPK Bersama Tim Direskrimum Polda Aceh Kembali Menuai Hasil

Sebelumnya, Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta bersama Tim Direskrimum Polda Aceh, telah mengamankan Izil Azhar alias Ayah Merin, Selasa, 24 Januari 2023, sekira pukul 14.00 WIB di Banda Aceh. 

Penangkapan Ayah Merin, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK), Proyek Pembangunan Dermaga Sabang yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2006-2011 silam. 

Terkait kasus ini, sejumlah pihak sudah ditetapkan sebagai terdakwa dan divonis bersalah hingga usai menjalani hukuman. Misal, mantan Kepala BPKS Sabang Ruslan Abdul Gani. 

Sementara Ayah Merin, setelah beberapa kali dipanggil dan dimintai keterangan namun tidak hadir hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Lalu, naik statusnya atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). 

Hingga berita ini diwartakan, belum ada keterangan resmi dari pihak keluarga Ayah Merin.

(Red)

Read More

Kapolri dan Jajarannya Bantu Program Pemerintah Turunkan Angka Stunting

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk ikut membantu program Pemerintah dalam rangka menurunkan angka Stunting di seluruh Indonesia. 

Sigit menegaskan, jajarannya khususnya para Kapolres di seluruh Indonesia harus turun langsung ke lapangan guna mengecek apabila ada orang tua dan anak yang membutuhkan tambahan gizi. 

Apabila, di wilayahnya terdapat hal itu, Sigit menyebut, seluruh jajaran kepolisian harus turun untuk membantu menyalurkan kebutuhan gizi bagi anak maupun ibu yang sedang mengandung atau hamil. Tujuannya, agar terpenuhinya gizi yang baik. 

"Sudah saya perintahkan kepada seluruh jajaran, seluruh Kapolres untuk mengecek betul di wilayah masing-masing. Sehingga kemudian, Polri bisa ikut membantu untuk menyalurkan kebutuhan bagi masyarakat, bagi ibu-ibu yang hamil yang memang membutuhkan tambahan untuk gizi kemudian anak-anak yang sedang masa pertumbuhan," kata Sigit di Kantor BKKBN, Jakarta, Rabu, 25 Januari 2023.

Dalam hal ini, Sigit mencontohkan seperti kejadian yang viral di media sosial (medsos). Dimana ada seorang ibu memberikan bayinya kopi susu saset. 

"Kebetulan anggota kami melihat viral, ada anak bayi karena keinginan orang tua berikan susu kemudian memberikan susu tapi yang ada di dalam saset instan, kopi susu. Saya kira ini sudah kita tindaklanjuti," ujar Sigit. 

Jajarannya di wilayah pun sudah langsung turun ke lapangan untuk mengecek peristiwa tersebut. Tak hanya itu, kata Sigit, pihaknya telah memberikan bantuan kepada ibu dan bayinya. 

"Saya kira awalnya bingung karena didatangi polisi. Tapi, setelah itu, kita berikan bantuan untuk menambah gizi khususnya kebutuhan anak tersebut," ucap Sigit.

Lebih dalam soal menurunkan angka Stunting, Sigit menjelaskan, Polri di seluruh wilayah memiliki rumah sakit dengan dokter yang mumpuni. Menurutnya, fasilitas kesehatan itu sudah memiliki pengalaman membantu masyarakat dalam penanganan Covid-19. 

Oleh karena itu, Sigit mengatakan, pengalaman penanganan pasien Covid-19 tersebut dapat kembali diimplementasikan dalam rangka membantu program pemerintah menurunkan angka Stunting di seluruh Indonesia. 

 

"Saya kira kami memiliki rumah sakit-rumah sakit dan dokternya di seluruh wilayah. Dan kita pernah punya pengalaman merawat pasien Covid-19 dengan fasilitas Halodoc ya waktu itu. Saya minta ini juga bisa diterapkan dalam membantu proses mengejar target menurunkan angka stunting. Saya kira ini bisa kita lakukan dengan metode yang sama. Mudah-mudaban bisa ikut membantu program pemerintah," tutup Sigit.

Read More

Sinergitas TNI-Polri Makin Kokoh Karena Kapolri Disematkan Jadi Warga Kehormatan Marinir

Jakarta - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyematkan Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan seluruh Kepala Staf TNI, sebagai warga kehormatan Korps Marinir. 

"Dalam rangka penyematan sebagai warga kehormatan Korps Marinir yang disematkan kepada Ketua MPR, Ketua DPR, Kapolri, KSAD, KSAL, KSAU yang siang hari ini pelaksanaannya dilaksanakan melalui serbuan amfibi sebagai tugas pokok Marinir di dalam pertempuran mulai dari pendaratan dilanjutkan gerakan serbuan di darat. Saya tekankan ini atas jasa-jasa sumbangsih atas kemajuan TNI khususnya TNI AL dan didalamnya ada Korps Marinir," kata Yudo di Pulau Damar Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. 

Setelah menerima penyematan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa, menjadi warga kehormatan Korps Marinir menjadi kebanggaan baik diri sendiri maupun institusi Polri. Mengingat, kata Sigit, seorang prajurit Marinir memiliki tugas yang sangat berat dalam menjaga kedaulatan Bangsa Indonesia.

Disisi lain, Sigit kembali menekankan, sebagai Kapolri maupun personel Kepolisian, namun di dalam tubuhnya mengalir darah TNI. Mengingat, Sigit lahir dari keluarga yang berlatarbelakang TNI. 

"Saya selalu katakan, saya menjadi polisi dan saat ini saya menjadi Kapolri. Namun di darah saya mengalir darah TNI dan itu akan memperkuat soliditas dan sinergitas TNI-Polri ke depan akan semakin kokoh dan semakin baik," ujar Sigit di kesempatan yang sama. 

Menurut Sigit, dengan adanya pengangkatan warga kehormatan Korps Marinir ini semakin melengkapi baret yang disematkan kepadanya. Diantaranya, warga kehormatan Kostrad, brevet Hiu Kencana, dan disematkan Baret Merah serta Brevet Komando dari Kopassus. 

Sigit menekankan, dengan adanya penyematan tersebut hal itu bukan semata-mata hanya seremonial. Melainkan, wujud dan bukti semakin kokohnya sinergitas antara TNI-Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban serta mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. 

"Ini tentunya semakin menunjukan sinergitas dan soliditas TNI-Polri semakin hari semakin kokoh dan mantap," ucap Sigit. 

Sinergitas dan soliditas TNI-Polri, dikatakan Sigit, merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI). Menurutnya hal itu akan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). 

"Ini menjadi penting untuk menjaga NKRI, stabilitas kamtibmas akan semakin mantap manakala soliditas TNI-Polri semakin kokoh. Kedaulatan negara akan semakin mantap manakala soliditas dan sinergitas TNI-Polri semakin kokoh. Stabilitas kamtibmas dan politik diperlukan untuk menjaga NKRI semakin kuat dan baik," tutup Sigit.

(Rahmat)

Read More

Polri Kembali Gelar Hoegeng Awards, Ada Lima Ketegori

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menggelar kegiatan Hoegeng Awards pada tahun ini. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat memacu semangat anggota Polri di lapangan untuk terus berbuat baik.

Penyelenggaraan Hoegeng Awards pertama kali dicetuskan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Januari 2022.

"Adapun background penyelenggaraan Hoegeng Awards ini bermula dengan adanya tagar percuma lapor polisi dan satu hari satu oknum. Lalu Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 yaitu Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengoyami, melayani masyarakat serta menegakan hukum," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/1/2023).

Lebih lanjut, Dedi menuturkan, penyelenggaraan Hoegeng Awards juga dilatarbelakangi oleh humor dari mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menyatakatan hanya ada tiga polisi jujur di Indonesia, yakni patung polisi, polisi tidur dan mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso.

"Munculnya humor dari Gus Dur ini seakan telah melegitimasi bahwa sangat sulit mencari polisi jujur dan berintegritas di negara ini," katanya.

Dedi menuturkan, Hoegeng Awards bukan merupakan konteks popularitas dan banyak-banyakan usulan. Melainkan proses seleksi yang menitikberatkan pada dampak positif untuk institusi Polri maupun masyarakat luas, dengan berlandaskan pada nilai keteladanan Hoegeng Iman Santoso.

Pada penyelenggaraan Hoegeng Awards 2022 ada tiga kategori yang diperebutkan. Yaitu Polisi Inovatif, Polisi Berdedikasi, dan Polisi Berintegritas.

Tahun ini, ada lima kategori yang diperebutkan yaitu Polisi Berintegritas, Polisi Inovatif, Polisi Berdedikasi, Polisi Pelindung Perempuan dan Anak, dan Polisi Tapal Batas.

Adapun dewan pakar yang nanti memutuskan penerima Hoegeng Awards yaitu Wakil Ketua MPR Arsul Sani, Anggota Kompolnas Poengky Indarti, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Qotrunnada Wahid, Anggota Komnas HAM Putu Elvina dan Mantan Plt Pimpinan KPK Mas Achmad Santosa.

"Adapun kriteria penjurian yaitu pertama anggota Polri aktif, lalu tidak memiliki catatan negatif data internal Polri, ketiga memiliki impact atau dampak terhadap masyarakat luas, keempat memiliki citra positif di mata masyarakat sekitarnya, kelima berintegritas dan menjalankan prinsip-prinsip Presisi," katanya.

Read More

KPK Ungkap Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal dan Angkut Tank Tahun 2012-2018 di Kemhan

[Jakarta] - Beberapa hari lalu KPK melalui Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkapkan bahwa KPK memulai penyidikan baru di kasus dugaan korupsi pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2012-2018. Tindak pidana ini berkaitan dengan pengadaan kapal angkut tank untuk TNI AL. (22/1).

Menurut Ali, korupsi yang terjadi di Kemhan tersebut diduga merugikan negara sampai puluhan miliar. Tujuh saksi akan segera dipanggil KPK untuk diperiksa terkait penyidikan ini.

Dan diungkapkan pula bahwa sudah ada tersangka yang akan segera diperiksa KPK lebih lanjut. 

Pada konferensi pers pengungkapan penyidikan tersebut, Ali juga berpesan agar pihak-pihak yang dalam waktu dekat dipanggil KPK untuk kooperatif membantu KPK mengungkapkan kasus ini. 

Pengumuman KPK tentang adanya penyidikan ini tentu membuat kejutan di masyarakat. Disaat perhatian masyarakat tertuju pada vonis tersangka pembuhunan Brigadir Joshua Hutabarat serta kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe yang sedang hangat di masyarakat. 

Pengumuman tersebut juga langsung "ditangkap" oleh media mainstream dengan membuat pemberitaan versi masing-masing dalam waktu yang relatif singkat dan bersamaan. 

Langkah tersebut patut kita hargai sebagai salah satu prestasi KPK dalam mengungkapkan kasus korupsi yang menjadi musuh kita bersama. Akan tetapi di sisi lain, pengumuman tersebut, yang tanpa disertai data lengkap dan terkesan terburu-buru dapat merugikan nama TNI AL. Karena dengan penyebutan korupsi kapal angkut tank 1 dan 2 TNI AL, masyarakat akan beropini bahwa yang melakukan korupsi adalah TNI AL. Padahal sejatinya korupsi tersebut terjadi di Kemhan, jauh sebelum TNI AL menerima dan menggunakan kapal tersebut. 

Terlebih Ali menjelaskan bahwa pengumuman tersangka dan konstruksi lengkap perkara akan dilakukan jika penyidikan dikatakan cukup, yang disebutnya merupakan kebijakan pimpinan baru era Firli Bahuri. 

Alasan tersebut terkesan aneh, karena kalau ada kebijakan tersebut, lalu mengapa diadakan pengumuman tersebut saat ini. Bukankah akan lebih baik nanti saja ketika penyidikan sudah cukup lengkap? 

Di sisi lain, masih bisunya pihak Kemhan tentang kasus ini juga seakan menunjukkan bahwa Kemhan lepas tangan dalam kasus ini. Padahal seyogyanya Kemhan dapat menjelaskan tentang kasus ini dan alur proses pengadaan alutsista TNI yang semuanya melalui Kemhan. 

Sikap diam Kemhan ini berbanding terbalik dengan teriakan lantang Menhan Prabowo Subianto di tahun 2022 yang menyatakan akan mengejar pelaku korupsi alutsista di lingkungan pertahanan. 

Penjelasan dari pihak Kemhan patut secepatnya dilakukan agar opini masyarakat tidak menjadi liar sehingga timbul dugaan-dugaan yang dapat menyebabkan timbulnya informasi hoax di masyarakat. 

Keterbukaan Kemhan dalam kasus korupsi alutsista ini akan menghindari spekulasi pihak-pihak tertentu yang memiliki tujuan membuat kegaduhan dengan memanfaatkan isu-isu terkini, sekaligus membantu pihak KPK menyelesaikan kasus ini dengan baik.(Red)

Read More