Cirebon, Sumber - Dua LSM di Kabupaten Cirebon yaitu LSM GMBI DPD Cirebon Raya bersama DPP LSM AMPAR CIREBON (GEMPAR) melakukan Audiensi ke Kantor ATR/BPN Kabupaten Cirebon, senin 04 Mei 2026.
Agenda audensi ke Kantor ATR/BPN Kabupaten Cirebon ini terkait adanya temuan kesengajaan pengurugan atau penimbunan sungai atau saluran irigasi yang berada di wilayah teritorial Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon - Jawa Barat lalu lahan tersebut dikuasai oleh seseorang dan dilokasi tersebut akan dibangun pabrik.
Rombongan peserta audiensi diterima langsung plt Kepala ATR/BPN Kab. Cirebon yang baru, yaitu Syamsu Wijana, S.SiT, M.Si, C.Med, QRMP yang didampingi oleh Kasubag Tata Usaha , Hasan Masud Syafi'i, S.Pd, Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, Wahyu Hidayat, A.Md, S.E serta Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupqten Cirebon, Alam Nugraha Sambas, S.ST, M.H dan dalam acara audiensi ini turut dihadiri perwakilan Pemerintah Desa Gebangmekar serta perwakilan dari Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon.
Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) DPP Ampar Cirebon, Hartono, menyampaikan bahwa agenda Audiensi di Kantor ATR/BPN ini adalah langkah lanjutan setelah diadakannya Audiensi di Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. "Kami Audiensi ke ATR/BPN ini adalah sebagai langkah lanjutan setelah kami mengadakan audiensi dengan pemerintah Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon pada hari Kamis, 23 April 2026 lalu. Kami ke ATR/BPN ini sambil membawa salinan dokumen terkait lahan yang dimaksud untuk pabrik tersebut serta membawa data dokumentasi foto-foto sungai atau jalur aliran irigasi yang masih nampak seperti awal, jalur sungai yang tertutup urugan serta foto dokumentasi lahan terbaru saat ini." sambil memasuki ruang audiensi.
Syamsu Wijana menegaskan BPN Cirebon akan segera verifikasi data. "Sebagai pejabat baru, saya komit pelayanan yang bersih. Terkait aduan ini, kami pihak BPN sudah cek peta bidang, alas hak, dan status tanahnya. Kalau terbukti itu sungai atau sempadan, jelas tidak bisa disertifikatkan apalagi diurug atau ditimbun," terkecuali BPWS yang membuat sertifikatnya, karena sungai tersebut adalah dibawah wewenang BBWS. Menurut petugas kami yang pada saat itu turun ke lapangan saat adanya pengajuan sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan), sungai yang dimaksud rekan-rekan ini masih ada dan masih nampak membentang ditengah-tengah lahan tersebut, makanya BPN membuatkan 3 sertifikat HGB ya, bukan 1 sertifikat dengan lahan yang satu hamparan ya." ujar Syamsu pada saat awal-awal audiensi dimulai.
Perwakilan Pemdes Gebangmekar yang di hadiri oleh Sekdes Lani mengaku siap mengawal atau jika mau di cek lagi saya siap mendampingi ATR/BPN untuk cek langsung ke lapangan. "Kami mengetahui hal ini setelah mendapatkan surat permohonan informasi publik dari GEMPAR dengan nomer surat : 014/GEMPAR/II-LSM/CRB/IV/2026 tertanggal 08 April 2026 lalu melakukan kross cek dilapangan dan melihat ada empat (4) jalur sungai yang sudah di urug yaitu sungai Kaliwangan Tengah, sungai Bekek, Kali Padek dan jalur kali yang menuju ke arah kali Plawad," ujarnya pada saat Audiensi.
Sementara itu perwakilan dari pihak Kecamatan Gebang menyatakan akan koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Cirebon terkait permasalahan temuan dari teman-teman Gempar ini.
Bayu Sekdis GMBI DPD Cirebon Raya menyatakan akan terus mengawal temuan ini. "Jangan sampai sungai hilang di peta karena ulah oknum dan menguntungkan oknum tersebut. Kami minta semua pihak yang terkait untuk open dan berani bertindak tegas terkait temuan kami ini yang tentunya sangat berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Kerugian negara dalam hal ini sangat jelas yaitu hilangnya lahan sungai untuk pengairan sawah-sawah petani berikut lahan tanah, sempadannya. Kerugian masyarakat setempat juga jelas akan berdampak banjir saat musim hujan dan pengairan irigasi sawah untuk petani menjadi terputus." tutup Bayu mengakhiri wawancara dengan para pemburu berita. (( Bang keling))
